SEJARAH KOTA BANDUNG

Kilas Balik Sejarah

Pada tahun 1808, pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan yang melewati Bandung. Jalan Raya Pos memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi perkembangan Pulau Jawa secara umum, tetapi juga bagi kota-kota yang dilewatinya. Bandung adalah salah satu contohnya. Awalnya, Jalan Raya Pos ini membentang 11 km di sebelah utara Krapyak, yang merupakan ibu kota Kabupaten Bandung pada saat itu. Daendels memerintahkan Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II, untuk membangun ibu kota baru di sekitar jalan tersebut.

Wiranatakusumah II kemudian memilih sebuah lokasi di dekat mata air yang disebut Sumur Bandung. Dalam bahasa Sunda, Sumur Bandung berarti sumur yang berpasangan atau saling berhadapan (berasal dari kata bendungan). Kedua sumur tersebut berada di tepi barat Sungai Cikapundung. Satu sumur terletak di Bale Sumur Bandung atau Gedung PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, di Jalan Asia Afrika. Sumur lainnya berada di bawah bekas kompleks pertokoan Miramar, Alun-alun Bandung. Sesuai dengan konsep tata ruang tradisional, Bupati R.A. Wiranatakusumah II dan sejumlah rakyatnya membangun pendopo di sisi selatan Alun-alun Bandung, menghadap Gunung Tangkuban Parahu yang merupakan simbol kepercayaan historis masyarakat Sunda. Masjid Agung Bandung (sekarang Masjid Raya Bandung) dibangun di sisi barat alun-alun, sedangkan pasar berlokasi di sisi timur.

Era Kepemimpinan R.A. Wiranatakusumah IV

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV, ibu kota Karesidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Keputusan ini didasarkan pada Besluit Nomor 18, tertanggal 17 Agustus 1864. Menyusul perpindahan ini, Rumah Residen Priangan—yang terletak di Residentsweg (sebelumnya Jalan Pasar Baru, sekarang Jalan Otto Iskandar Dinata)—dibangun pada tahun 1867. Pada saat yang bersamaan, Kantor Residen Priangan didirikan di sisi timur Post Road Hotel, yang di kemudian hari menjadi Hotel Savoy Homann.

Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1906, Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz menetapkan peningkatan status Bandung menjadi Pemerintah Kota (Gemeente). Sejak saat itu, Kota Bandung secara resmi dipisahkan dari Kabupaten Bandung, meskipun ibu kota Kabupaten Bandung tetap berada di dalam wilayah kota tersebut.

Sejarah Etnis Cina di Kota Bandung

Sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia bermula ketika mereka pertama kali tiba melalui ekspedisi Cheng Hoo antara tahun 1405 dan 1433, yang berhasil membuka jalur perdagangan sutra dan keramik. Menyusul masa ini, masyarakat Tionghoa mulai menetap dan mendirikan kawasan Pecinan di seluruh Pulau Jawa.

Di kemudian hari, pada masa Perang Diponegoro tahun 1825, gelombang besar migran Tionghoa pindah ke Bandung. Pada awalnya, sebagian besar dari mereka menetap di Jalan Suniaraja dan Jalan Pecinan Lama. Di kawasan-kawasan tersebut, mereka membangun mata pencaharian dan komunitas, hingga pada akhirnya memperluas wilayah lebih jauh ke arah Jalan Kelenteng pada tahun 1885. Akhirnya, perkembangan kawasan Pecinan pertama di Jalan Kelenteng tersebut ditandai secara resmi dengan pembangunan Vihara Setya Budhi.

Kawasan Pecinan Bandung berkembang pesat pada tahun 1905 ketika masyarakat Tionghoa mulai berdagang di Pasar Baru. Tan Suoe How adalah salah satu tokoh Tionghoa yang memelopori pertokoan di Pasar Baru pada tahun 1901 dan membuka toko obat tradisional Babah Kuya. Pada era ini, setiap kawasan Pecinan dipimpin oleh seorang Wijikmeester. Beberapa di antaranya adalah Thung Pek Koey di Suniaraja dan Tan Nyim Coy di Citepus. Sementara itu, wilayah Bandung dipimpin oleh Letnan Tan Djoen Liong. Beberapa nama pemimpin ini sekarang masih diabadikan sebagai nama daerah, seperti Goan Ann dan Jap Lun di Kecamatan Andir.

Pada peristiwa Bandung Lautan Api di tahun 1946, kios-kios di Pasar Baru habis terbakar. Pada masa itu, Bandung terbagi menjadi wilayah utara dan selatan oleh jalur kereta api yang membentang dari Cimahi hingga Kiaracondong. Wilayah utara dikuasai oleh Belanda, sedangkan wilayah selatan dikuasai oleh kaum pribumi dan bangsa asing. Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa terpaksa mengungsi ke Tegalega, Kosambi, Sudirman, dan Cimindi. Lambat laun, setelah sekian lama terpisah, masyarakat Tionghoa dan pribumi kembali bersatu. Dan hingga saat ini, potret keharmonisan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi masih terus terjalin di Indonesia, khususnya di Bandung.

Sejarah Titik 0 Kota Bandung

Titik nol kilometer Kota Bandung terletak di Jl. Asia Afrika, tepat di depan Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Titik nol kilometer ini merupakan tonggak sejarah bagi Kota Bandung. Konon, pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, bersama Bupati Wiranatakusumah II, mengunjungi kawasan hutan yang dilalui oleh rute Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Daendels menancapkan tongkatnya dan berkata, “Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd”, yang berarti “Usahakan, jika saya kembali ke sini, di daerah ini telah dibangun sebuah kota”, yang sekaligus memuat perintah untuk memindahkan pusat pemerintahan kabupaten ke daerah tempat Daendels menancapkan tongkatnya tersebut.

Tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut menandai hari lahir Kota Bandung, dan tempat di mana tongkat Daendels ditancapkan menjadi titik awal pembangunan kota, yang kini dikenal sebagai titik nol kilometer Bandung. Monumen titik nol kilometer dan monumen Stoomwals didedikasikan untuk ribuan rakyat Jawa Barat yang menjadi korban kerja paksa selama pembangunan Jalan Raya Pos. Monumen titik nol kilometer ini juga menampilkan replika wajah Daendels, Bupati Wiranatakusumah, Soekarno, dan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1945, Mas Soetardjo Kertohadikusumo.